Menyoal Formula Sistem Pendidikan

Adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Demikian isi salah satu pasal UUD 1945.

Beberapa waktu lalu saya mengikuti sebuah acara berformat talk show yang membahas tentang pendidikan lingkungan hidup yang juga menghadirkan perwakilaan kelompok pemerhati lingkungan. Idenya adalah diperlukan suatu sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat suatu pengajaran tentang urgenitas kelestarian lingkungan hidup. Bahkan, dalam makalah yang disampaikan, tertulis kalimat "...maka pendidikan lingkungan harus menjadi skala prioritas dalam lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah."

<

Tampaknya aspirasi dari kalangan pro lingkungan tersebut tak ada yang janggal, bahkan cenderung mulia karena mereka juga mengatakan bahwa hal itu dilakukan demi terjaganya lingkungan yang baik bagi generasi selanjutnya.

Di tempat lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam sistem pendidikan nasional. Suatu ide yang patut diapresiasi karena juga bertujuan mulia: pemberantasan korupsi.

Sementara itu, sebelum membuat tulisan ini, saya mendapat kesempatan untuk melakukan wawancara dengan seorang praktisi Human Resource Development (HRD). Menurutnya, harus ada orientasi pendidikan yang jelas, apakah sebuah sekolah misalnya, akan diperlakukan sebagai lembaga pendidikan atau industri pendidikan. Jika orientasinya adalah lembaga pendidikan, maka ia tak ada kewajiban untuk tunduk pada kepentingan "pasar", bahkan menciptakan segmen pasarpun dapat diusahakan. Sebaliknya jika orientasinya adalah industri pendidikan, maka institusi pendidikan wajib untuk mengikuti pola-pola dan kecenderungan "pasar". Pendapat ini ada benarnya jika mengamati atmosfer pendidikan kita.

Barangkali, pada titik tertentu, dorongan kelompok pro lingkungan dan KPK tersebut dapat dimaknai sebagai pola-pola dan kecenderungan "pasar" untuk merealisasikan kepentingannya sekaligus menekan institusi pendidikan.

Tanpa bermaksud mengecilkan usaha dari institusi atau kelompok manapun, saya ingin menanggapinya dari sudut pandang yang berbeda.

Jika semua kelompok, institusi, dan lembaga tertentu ingin merealisasikan kepentingannya melalui lembaga yang disebut sekolah atau institusi pendidikan lain, mau dibawa kemana formula sistem pendidikan kita? Karena tidak semua hal perlu dimasukkan secara tegas ke dalam institusi pendidikan.

Demikian. []